Internal Audit Indonesia's

Februari 11, 2010

Koordinasi Fungsi Kontrol & Risk Management

Filed under: Artikel seputar Internal Audit — internalauditindonesia @ 12:00 am

Setiap unit kerja memiliki fungsi pengawasan. Namun pengawasan yang lebih “jeli” biasanya lebih terlihat dari unit kerja lain yang domainnya memang memfokuskan diri pada pencegahan, kontrol dan audit. Meskipun demikian, tidak ada unit kerja yang bebas dari pengawasan bahkan untuk internal audit, legal, hubunga industrial hingga Risk Management itu sendiri.

Sistem check and balances harus tepat, sehat dan kuat. Di level negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menegaskan, “Kekuasaan mesti dicek dengan kekuasaan”. Semua ini demi akuntabilitas dan tranparansi yang bebas dari tekanan politik kantor, emosi yang tidak konstruktif dan kepentingan untuk golongan atau tertentu dalam jangka pendek.

Fungsi kontrol di perusahaan besar biasanya terbagi atau tersebar di berbagai departemen. Nama-nama departemen yang domainnya melakukan fungsi kontrol seringkali berada pada area abu-abu bila disandingkan dengan departemen lainnya yang juga sama-sama melakukan fungsi kontrol di luar divisi yang menaunginya.

Untuk itu, antar pimpinan divisi perlu ada kesepahaman atau kesepakatan dalam menjalankan bidang kerja, cakupan atau lingkup kontrol/pengawasannya. Sehingga berbagai departemen itu — Internal Audit, Unit Control, Satuan Pengawas Internal (SPI), Crisis Management, Loss Prevention, Legal, Security, Hubungan Industrial — bisa satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan.

Berbagai informasi yang berkait dengan pelanggaran, penyimpangan, manipulasi, rekayasa atau kasus lainnya yang melanggar Peraturan Perusahaan (PP). Kesepakatan Kerja Bersama, atau Code of Conduct diharapkan dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Departemen mana yang menangani apa, sejauh mana, dengan wewenang apa, dikoordinasikan dengan departemen mana saja, haruslah dideskripsikan secara jelas. Sehingga proses Penyelidikan, Penangkapan, Penyidikan, Penuntutan dan Ekseskusi dapat lebih usefull (tidak useless), kuat dan bahkan powerfull. Meskipun demikian, aspek pencegahan haruslah lebih ditekankan.

Berbagai Informasi Layanan Risk Management dapat disampaikan secara periodik, misalnya sebulan sekali dengan berbagai topik, untuk menyampaikan bahwa budget perusahaan haruslah didayagunakan semaksimal mungkin, peraturan perusahan harus ditaati, kode etik harus dipatuhi dan etika profesi harus dijunjung tinggi.

Kalau tidak seperti itu, nanti berkemungkinan timbul setidaknya akan muncul beberapa masalah seprti dibawah ini. Antara lain :

1. Saling lempar tanggungjawab.

2. Tidak adanya komitmen bersama dalam penindakan kasus.

3. Timbulnya prasangka atau ketidakpercayaan atas kredibilitas bagian lain yang sama-sama melakukan fungsi kontrol.

4. Terbukanya ”illegal dealing”, kasus yang dipetieskan, tidak ada tindak lanjut, subyektivitas dan perlindungan kepentingan departemen sendiri dan kurang memperhatikan fungsi kontrol departemen lainnnya.

Jadi, saatnya Risk Management proaktif melakukan koordinasi untuk menyatukan gerak langkah mulai dari penyelidikan hingga eksekusi.

About these ads

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada tulisan ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Rubric Theme Blog pada WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: